Janji Kampanye
Saat ini marak sekali calon-calon pemimpin nasional mengangkat issue-issue krusial yang sebenarnya keberadaan dari masalah itu tidak hanya pada akhir-akhir ini saja. Issue tentang korupsi, tentang hutang negara, tentang penguasaan hutan/lahan yang tidak berkeadilan, tentang ngejomplang-nya ekonomi yang sebagian besar kue-nya hanya dinikmati dan dikuasai oleh segelintir orang, tentang kekayaan alam yang banyak di kuasai asing dan lain sebagainya yang terlalu banyak untuk disebut.
Bisa dimaklumi juga sih, karena pada masa pra pendaftaran calon pemimpin nasional yang akan jatuh pada bulan Agustus nanti, adalah saat yang tepat untuk menaikkan value-nya agar memiliki daya tawar atau bargaining position yang bagus.
Usaha mengatrol nama dan mem-branding diri sendiri dengan issue-issue penting itu agar dikenal sebagai seorang yang peduli pada aset negara, orang yang peduli dengan pendistribusian perekonomian misalnya, merupakan pilihan yang logis. Namun juga menyimpan resiko yang tidak kecil ketika kelak berhadapan langsung dengan issue-issue yang diangkatnya itu. Karena problematika dalam pemerintahan kita, dari sejak dahulu kala yang dihadapi ya tentang itu semua. Dan kelak, issue-issue itu berpotensi menjadi boomerang yang akan menghajar diri sendiri.
Sebagai contoh soal misalnya tentang penataan kembali atas penguasaan dan pengusahaan hutan/lahan yang dikuasai hanya oleh segelintir orang itu, dengan upaya reforma agraria yang digulirkan pemerintah misalnya. Adalah hal yang sangat tidak mudah dan memerlukan waktu penyelesaian yang panjang. Sementara yang terbilang urusan kecil saja, seperti pemberian sertifikat tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat, tidak kunjung selesai juga, bahkan pernah ada yang menyebut sebagai pengibulan. Apalagi yang super besar seperti penataan penguasaan lahan/hutan dimana dulunya banyak dikeluarkan dan di-teken oleh orang yang sekubu dengan orang yang sedang mem-permasalahkannya.
Atau tentang nasionalisasi aset negara dan bangsa yang dikuasai asing, Freeport misalnya?
Ooh my goat! Itu problem yang sangat menyakitkan buat kita semua!. Karena kita telah terbelenggu, tersandera oleh undang-undang yang disahkan oleh para pejabat berwenang pada saat itu.
Undang-undang yang menempatkan sebuah perusahaan asing mempunyai kedudukan yang sangat kuat terhadap sebuah institusi yang dinamakan dengan negara, NKRI kita ini.
Atau mau mendistribusikan ekonomi yang saat ini sudah digenggam sangat kuat oleh para konglomerat yang menguasai semua-mua bidang ekonomi itu? Perkebunan, pertanian, perindustrian dan pengolahan bahan pangan dan lain-lainnya? Oouuwwff!!!.
Kalau melihat bakal tidak mudahnya dalam pemenuhan janji-janji politik pada masa-masa kampanye maupun sebelumnya, ditambah bahwa persoalan itu juga merupakan persoalan abadi bangsa dan negara ini, maka bagi saya pada akhirnya, janji kampanye itu kelak menjadi semacam kerja kolosal, kerja dan tanggung jawab bareng-bareng semua politisi yang terlibat, juga semua birokrat, bahkan juga bagi kita semua.
Memperbaiki bangsa dan negara itu tidak hanya pada pundak-pundak pemegang amanat, tetapi juga pelibatan aktif para pemberi mandat untuk juga bergerak bersama-sama pada arah yang lebih baik.
Nah oleh karenanya, janji kampanye pada helatan pesta demokrasi yang hingar bingar itu, kalau saya melihatnya sebagai suatu keniscayaan kita berdemokrasi. Pesta itu menuntut adanya kampanye, yang sudah barang tentu haruslah sesuatu yang mempunyai value yang tinggi yang musti dicapai, suatu sasaran ideal yang bisa melambungkan harapan, fiksi dan imajinasi dalam pengertian positifnya, dan apa saja yang bisa membuat kita mempunyai harapan pada masa depan yang lebih baik.
Mengenai pemenuhan janjinya?
Lagi-lagi harus dikatakan, itu adalah proyek dengan waktu yang panjang dan berkesinambungan. Tidak akan bisa dituntaskan dalam waktu yang singkat, dalam satu periode kekuasaan misalnya. Itu semua adalah sustainable project yang harus dilanjutkan oleh para pemegang estafet pemerintahan berikutnya dan berikutnya lagi tanpa henti.
So, dalam pesta yang berwarna dengan berbagai janji ini, sebagai penggembira politik kita nikmati saja dan ngga perlu berantem (meributkan hal-hal yang semestinya bisa disalurkan lalu diurus oleh institusi yang tepat) karena itu hanya sia-sia belaka.
Bisa dimaklumi juga sih, karena pada masa pra pendaftaran calon pemimpin nasional yang akan jatuh pada bulan Agustus nanti, adalah saat yang tepat untuk menaikkan value-nya agar memiliki daya tawar atau bargaining position yang bagus.
Usaha mengatrol nama dan mem-branding diri sendiri dengan issue-issue penting itu agar dikenal sebagai seorang yang peduli pada aset negara, orang yang peduli dengan pendistribusian perekonomian misalnya, merupakan pilihan yang logis. Namun juga menyimpan resiko yang tidak kecil ketika kelak berhadapan langsung dengan issue-issue yang diangkatnya itu. Karena problematika dalam pemerintahan kita, dari sejak dahulu kala yang dihadapi ya tentang itu semua. Dan kelak, issue-issue itu berpotensi menjadi boomerang yang akan menghajar diri sendiri.
Sebagai contoh soal misalnya tentang penataan kembali atas penguasaan dan pengusahaan hutan/lahan yang dikuasai hanya oleh segelintir orang itu, dengan upaya reforma agraria yang digulirkan pemerintah misalnya. Adalah hal yang sangat tidak mudah dan memerlukan waktu penyelesaian yang panjang. Sementara yang terbilang urusan kecil saja, seperti pemberian sertifikat tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat, tidak kunjung selesai juga, bahkan pernah ada yang menyebut sebagai pengibulan. Apalagi yang super besar seperti penataan penguasaan lahan/hutan dimana dulunya banyak dikeluarkan dan di-teken oleh orang yang sekubu dengan orang yang sedang mem-permasalahkannya.
Atau tentang nasionalisasi aset negara dan bangsa yang dikuasai asing, Freeport misalnya?
Ooh my goat! Itu problem yang sangat menyakitkan buat kita semua!. Karena kita telah terbelenggu, tersandera oleh undang-undang yang disahkan oleh para pejabat berwenang pada saat itu.
Undang-undang yang menempatkan sebuah perusahaan asing mempunyai kedudukan yang sangat kuat terhadap sebuah institusi yang dinamakan dengan negara, NKRI kita ini.
Atau mau mendistribusikan ekonomi yang saat ini sudah digenggam sangat kuat oleh para konglomerat yang menguasai semua-mua bidang ekonomi itu? Perkebunan, pertanian, perindustrian dan pengolahan bahan pangan dan lain-lainnya? Oouuwwff!!!.
Kalau melihat bakal tidak mudahnya dalam pemenuhan janji-janji politik pada masa-masa kampanye maupun sebelumnya, ditambah bahwa persoalan itu juga merupakan persoalan abadi bangsa dan negara ini, maka bagi saya pada akhirnya, janji kampanye itu kelak menjadi semacam kerja kolosal, kerja dan tanggung jawab bareng-bareng semua politisi yang terlibat, juga semua birokrat, bahkan juga bagi kita semua.
Memperbaiki bangsa dan negara itu tidak hanya pada pundak-pundak pemegang amanat, tetapi juga pelibatan aktif para pemberi mandat untuk juga bergerak bersama-sama pada arah yang lebih baik.
Nah oleh karenanya, janji kampanye pada helatan pesta demokrasi yang hingar bingar itu, kalau saya melihatnya sebagai suatu keniscayaan kita berdemokrasi. Pesta itu menuntut adanya kampanye, yang sudah barang tentu haruslah sesuatu yang mempunyai value yang tinggi yang musti dicapai, suatu sasaran ideal yang bisa melambungkan harapan, fiksi dan imajinasi dalam pengertian positifnya, dan apa saja yang bisa membuat kita mempunyai harapan pada masa depan yang lebih baik.
Mengenai pemenuhan janjinya?
Lagi-lagi harus dikatakan, itu adalah proyek dengan waktu yang panjang dan berkesinambungan. Tidak akan bisa dituntaskan dalam waktu yang singkat, dalam satu periode kekuasaan misalnya. Itu semua adalah sustainable project yang harus dilanjutkan oleh para pemegang estafet pemerintahan berikutnya dan berikutnya lagi tanpa henti.
So, dalam pesta yang berwarna dengan berbagai janji ini, sebagai penggembira politik kita nikmati saja dan ngga perlu berantem (meributkan hal-hal yang semestinya bisa disalurkan lalu diurus oleh institusi yang tepat) karena itu hanya sia-sia belaka.
Komentar
Posting Komentar