Freeport vs Pemerintah RI

Fokus kudu digeser...
Freeport dalam 120 hari dihitung mulai tanggal 18 Feb 2017 akan membawa kasusnya ke Arbitrase Internasional, Pemerintah Indonesia berhadapan dengan Freeport Mc Moran.

Pemerintah RI menyodorkan IUPK Ijin Usaha Pertambangan Khusus pengganti KK yang sudah lama ada itu, yang akan menjadikan kendali negara lebih besar terhadap kekayaan alamnya. Serta mengarah nantinya kepada kepemilikan saham pemerintah hingga 51%. Freeport menolak, tentu saja, karena kendali akan beralih. 120 hari sebelum membawa ke Arbitrase Internasional Freeport mengajak Pemerintah mengupayakan win-win solution entah apa itu bentuknya.

Langkah berani pemerintah ini (Pak Presiden dalam hal ini) jelas perlu dukungan masyarakat luas sebagaimana dulu dengan keras meminta pemerintah mengambil alih.

Tantangan Pemerintah (terutama lagi-lagi, Pak Presiden) begitu besar karena melawan konsorsium raksasa yang di-backup Setan Besar. Yang kita masih juga ingat "perseteruan" yang sudah lama itu telah memakan korban tokoh kita yang bukan sembarangan.

Pak Karno dan Gus Dur, konon, tergusurnya lantaran sikap berani berlawanan dengan sang Setan Besar. Bahkan, kononnya lagi, pertarungan kepentingan itu menyeret dan berakhir pelenyapan nyawa salah satu presiden Amerika. Luar biasa.

Ribut-ribut kita yang menguras energi itu jangan membuat lengah hingga pemerintah bertarung sendiri; atau malahan apa yang kita lakukan akan menjadi kontra produktif dengan usaha pemerintah. Misalnya, malah mendesak penggantian pemerintahan saat ini yang sedang mengupayakan penguasaan lebih terhadap Freeport.

Selain tantangan politik dalam negeri, Hak Angket dan ide-ide pelengseran, isu pe-rumahan ribuan karyawan Freeport karena badan usaha itu menghentikan kegiatannya, adalah isu besar yang bisa menggoncang karena adanya ancaman dari mereka yang akan menduduki instansi-instansi pemerintah yang ada di Papua, jika pemerintah tidak segera bisa menyelesaikannya hingga badan usaha bisa segera memulai lagi kegiatannya. Urusan periuk nasi itu bukan perkara sederhana.

Terjadinya "pengangguran" serentak yang jumlahnya ribuan lantaran badan usaha berhenti, walaupun untuk pengupayaan lebih baik dalam pengelolaan sumber daya, adalah hal yang sangat berat untuk memberikan penjelasan dan pengertian kepada terdampak. Dan solusi cepat dan tepat perlu untuk dicarikan.

Tantangannya sangat besar yang butuh support seluruh anak bangsa saya kira. Peluh mestinya lebih mengucur untuk perkara ini.

Selamat berjuang Pak Presiden, perjuangan martabat sebagai bangsa yang tidak boleh dipermainkan oleh konsorsium.



Komentar

Postingan populer dari blog ini

Bolo Dupak...Apakah Sebutan ini Untuk Kita Juga?

Immigrant Song

Ini Dadaku Mana Dadamu?!