Freeport vs Pemerintah RI
Fokus kudu digeser...
Freeport dalam 120 hari
dihitung mulai tanggal 18 Feb 2017 akan membawa kasusnya ke Arbitrase
Internasional, Pemerintah Indonesia berhadapan dengan Freeport Mc Moran.
Pemerintah RI menyodorkan IUPK
Ijin Usaha Pertambangan Khusus pengganti KK yang sudah lama ada itu, yang akan
menjadikan kendali negara lebih besar terhadap kekayaan alamnya. Serta mengarah
nantinya kepada kepemilikan saham pemerintah hingga 51%. Freeport menolak,
tentu saja, karena kendali akan beralih. 120 hari sebelum membawa ke Arbitrase
Internasional Freeport mengajak Pemerintah mengupayakan win-win solution entah
apa itu bentuknya.
Langkah berani pemerintah ini
(Pak Presiden dalam hal ini) jelas perlu dukungan masyarakat luas sebagaimana
dulu dengan keras meminta pemerintah mengambil alih.
Tantangan Pemerintah (terutama
lagi-lagi, Pak Presiden) begitu besar karena melawan konsorsium raksasa yang
di-backup Setan Besar. Yang kita masih juga ingat "perseteruan" yang
sudah lama itu telah memakan korban tokoh kita yang bukan sembarangan.
Pak Karno dan Gus Dur, konon,
tergusurnya lantaran sikap berani berlawanan dengan sang Setan Besar. Bahkan,
kononnya lagi, pertarungan kepentingan itu menyeret dan berakhir pelenyapan
nyawa salah satu presiden Amerika. Luar biasa.
Ribut-ribut kita yang menguras
energi itu jangan membuat lengah hingga pemerintah bertarung sendiri; atau
malahan apa yang kita lakukan akan menjadi kontra produktif dengan usaha
pemerintah. Misalnya, malah mendesak penggantian pemerintahan saat ini yang
sedang mengupayakan penguasaan lebih terhadap Freeport.
Selain tantangan politik dalam
negeri, Hak Angket dan ide-ide pelengseran, isu pe-rumahan ribuan karyawan
Freeport karena badan usaha itu menghentikan kegiatannya, adalah isu besar yang
bisa menggoncang karena adanya ancaman dari mereka yang akan menduduki
instansi-instansi pemerintah yang ada di Papua, jika pemerintah tidak segera
bisa menyelesaikannya hingga badan usaha bisa segera memulai lagi kegiatannya.
Urusan periuk nasi itu bukan perkara sederhana.
Terjadinya
"pengangguran" serentak yang jumlahnya ribuan lantaran badan usaha
berhenti, walaupun untuk pengupayaan lebih baik dalam pengelolaan sumber daya,
adalah hal yang sangat berat untuk memberikan penjelasan dan pengertian kepada
terdampak. Dan solusi cepat dan tepat perlu untuk dicarikan.
Tantangannya sangat besar yang
butuh support seluruh anak bangsa saya kira. Peluh mestinya lebih mengucur
untuk perkara ini.
Selamat berjuang Pak Presiden,
perjuangan martabat sebagai bangsa yang tidak boleh dipermainkan oleh
konsorsium.
Komentar
Posting Komentar